Ketua Badan Advokasi Indonesia (BAI), Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Sawaluddin, SH menegaskan; seyogianya Pemerintah dan pihak Rapala harus segera mengakhiri konflik sengketa lahan.
Menurut Sawal, jika konflik tersebut tidak diselesaikan secara komprehensip oleh Pemerintah Aceh Tamiang, akan menuai preseden terhadap kinerja terhadap Bupati Mursi.
Apalagi warga terus berpolemik antara masyarakat 4 desa d kecamatan Banda Mulia dangan PT. RAPALA. BAI menilai harus mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan, terutama Pemkab Aceh Tamiang.
Hasil pantauan dan data yang diperoleh BAI bahwa, konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan sudah terjadi sejak tahun 1986 silam dan sampai saat ini belum juga terselesaikan.
Apalagi sampai saat ini masyarakat menuntut haknya agar lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Rapala tersebut dilakukan pembebasan seluas 144 hektar untuk kepentingan umum dan sosial.
Lalu terkait konflik yang terjadi hingga saat ini, BAI mengharapkan agar pemkab segera mengambil sikap mendudukan kedua belah pihak untuk mencari kata mufakat dalam penyelesaian masala.
“Pemkab Aceh Tamiang, harus segera mengambil langkah langkah konkrit dan komprehensip, sebab apa, konflik betkepanjangan tersebut sudah cukup lama dan melelahkan dirasakan, masyarakat yang ada diempat desa. Sikapi secara bijaksana,” tegasnya.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya
