Lalu Taryadi berasumsi bahwa; Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (“UUPA”), Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (“HGU”).
“Selain UUPA, peraturan lain yang mengatur mengenai HGU adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP No. 40/1996”)”, jelasnya.
Selain itu, kata dia; Kampung sungaiyu telah disahkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 140/911/2013 dan secara hukum sudah legal dan menjadi pemerintahan terkecil dalam suatu Negara Republik Indonesia.
“Pada prinsip hak atas kota juga dimaknai oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (3) menyataan bahwa Negara wajib menggunakan wewenangnya semata-mata untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk mencapai masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Bagian umum UUPA juga menegaskan bahwa hukum agrarian Indonesia harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional”, tegas Taryadi.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya
