Seharunya hal hal seperti itu tidak terjadi, pengerahan masa, mencari keadilan dengan cara Pemerintahan Jalanan (demo dan orasi) mencerminkan ketidakadilan ada dipihak warga yang menuntut haknya dikembalikan.
Kasus sengketa Rapala bak ‘Kuda Troya’ sebab penunggang tidak mau mengarahkan bagi kepentingan tapi diarahkan bagi keuntungan perorangan dan kelompok kelompok tertentu, mencari safaat abnormal.
Bambang menuding, pemerintah tidak memiliki formula khusus menyoal kasus Rapala, dibiarkan menggelinding tanpa capaian penyelesaian.
“Saya apatis dengan Bupati Mursil, dua tahun lebih kepemimpinannya di Aceh Tamian ini, Rapala juga belum selesai, malah sebaliknya menyisakan seribu tanda tanya, cobalah berikan luang buat penyelesaian sengketa Rapala,” tegasnya.
Dalam bahasannya Bambang mengatakan bahwah; Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu sering terjadinya konflik kemilikan tanah seperti yang terjadi antara masyarakat Kampung Paya Rahat dan Tengku Tinggi dengan PT. Rapala.
Dimana masyarakat menuntut tanah pengembalian 144 hektar tanah milik masyarakat yang dikuasai oleh PT. Rapala. Konflik tersebut coba diselesaikan melalui jalur Non Litigasi yang diupayakan oleh pemerintah daerah serta Kapolres Aceh Tamiang.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya
