Penyelesaian konflik kepemilikan tanah tersebut dilakukan melalui jalur non litagasi belum berjalan optimal, sampai saat ini konflik kemilikan tanah tersebut belum juga berakhir dan masih terus berlanjut.
Hambatan dalam penyelesaian konflik kemilikan tanah tersebut yaitu tidak adanya itikat baik dari pihak PT. Rapala. dan pemeribtah untuk mengakhiri konflik, dan masyarakat tetap bersikeras mempertahankan hak atas tanah mereka, tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik.
“Saya sarankan, pemerintah daerah untuk tegas mengakhiri konflik pertanahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, kepada Badan Pertanahan Nasional Aceh Tamiang untuk selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang untuk proses penerbitan Hak Guna Usaha, dan kepada pihak perusahaan untuk mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar dalam proses pembukaan usaha agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari,” tegasnya.
Dari hasil pembahasan beberapa waktu lalu, Bambang menyimpulkan bahwa:
Faktor penyebab terjadinya konflik kemilikan tanah antara masyarakat Kampung Paya Rahat dan Kampung Tengku Tinggi dengan PT. Rapala yaitu faktor hukum yang terdiri dari adanya tumpang tindih kemilikan hak atas tanah.
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya
