2. Lalu dalam pembebasan HGU PT RAPALA termasuk jalan umum dan parit keliling, padahal surat keputusan kepala badan pertanahan nasional RI nomor 73/HGU/BPNRI/2014 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT RAPALA atas tanah di kabupaten Aceh Tamiang, di poin B dan H Halaman kedua. (B) penerima perpanjangan jangka waktu HGU wajib memberikan jalan keluar dan atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang kurang. (H) penerima perpanjangan jangka waktu HGU wajib memanfaatkan potensi dan memberdayakan masyarakat didaerah sekitarnya, serta menyiapkan sarana, fasilitas sosial dan fadilitas umum. Mohon dijelaskan?.
3. Bagaimana dengan peraturan menteri pertanian (Permentan) nomor 98 tahun 2013, ada hak masyarakat sebesar 20% dalam peralihan HGU jo Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor2/SE/XII/2012 poin A dan C tentang persyaratan pembanagunan kebun untuk masyarakat (plasma) seluas 20% dari HGU, dan melaksanakan tanggung jawab sosial Coorporate Social Responsibility (CSR), Keputusan Gubernur nomor 6 tahun 2012, hak untuk masyarakat 30%. Apakah hal tersebut sudah dilaksanakan?, dan dimana lokasi lahan tersebut?. Mohon penjelasannya.
#Pemerintah dan Perusahaan Harus Akhiri Konflik Rapala
Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Selanjutnya
