ACEH TIMUR | MA — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Timur menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta pencemaran lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut dugaan praktik pungutan ilegal, tetapi juga berpotensi mengancam lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat, khususnya para petani.
Ketua YARA Aceh Timur, Indra Kusmeran, S.H. menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dugaan pungutan sebesar Rp50.000 per drum dari hasil minyak yang berasal dari aktivitas illegal drilling di wilayah Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
Dalam informasi tersebut, seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan tersebut,bahkan, pungutan itu dikaitkan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.
YARA meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
