Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sejauh mana pemeriksaan telah dilakukan, bagaimana kondisi lingkungan yang terdampak, serta langkah penanganan yang akan diambil oleh pemerintah dan aparat berwenang.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Hasil pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran lingkungan harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Masyarakat, khususnya para petani yang terdampak, berhak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Indra Kusmeran menegaskan jika polemik pungli dan pencemaran lingkungan terus berlanjut,pihaknya akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati sejumlah kementerian terkait dan Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut dilakukan untuk meminta perhatian dan pengawasan terhadap penanganan dugaan praktik pungli, aktivitas illegal drilling, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat di Kecamatan Darul Ihsan.
Ia berharap pemerintah pusat dan lembaga pengawas dapat mendorong penanganan persoalan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Demikian juga Indra Kusmeran meminta apabila ditemukan unsur tindak pidana, baik terkait aktivitas pengeboran ilegal, dugaan pungutan liar, maupun pencemaran lingkungan, pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
