Jawabannya terletak pada mekanisme akuntabilitas keuangan negara.
Dana bantuan pascabencana bukanlah dana yang dapat digunakan secara bebas oleh kepala daerah.
Setiap rupiah yang disalurkan harus memiliki dasar hukum, dasar administrasi, dan dasar pertanggungjawaban.
Negara harus memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar korban bencana.
Negara juga harus memastikan bahwa jumlah bantuan sesuai tingkat kerusakan.
Tanpa proses tersebut, potensi penyalahgunaan anggaran akan sangat besar.
Karena itu, pemerintah pusat menerapkan berbagai tahapan verifikasi sebelum bantuan dicairkan.
Dari perspektif administrasi negara, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap keuangan negara sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat.
Tantangan Komunikasi Publik
SALAH satu persoalan yang mengemuka selama proses ini adalah kurang optimalnya komunikasi publik.
Di lapangan, masyarakat hanya melihat satu hal: bantuan belum diterima.
Sementara proses administratif yang berlangsung di balik layar jarang diketahui publik.
Akibatnya, muncul asumsi bahwa pemerintah daerah tidak bekerja.
Padahal, bisa jadi proses pengusulan dan verifikasi masih berjalan.
Di sinilah pentingnya peran juru bicara pemerintah, DPRK, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa.
