Surat Terbuka Ketua IKPPNI Untuk Presiden RI

Sabtu, 24 Juli 2021

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kami sebagai para praktisi pelaku pelayaran niaga langsung sangat mengamati dan mengkaji ada kejanggalan yang tidak kosisiten antara motto: “Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar”

Dengan fakta pelaksanaan oleh pemangku kebijakan, justru secara langsung berdampak positif meningkatnya produktifitas angka kecelakaan pelayaran, namun kontra produktif terhadap reputasi kinerja insatansi yang menggaungkan motto dan tentunya sangat mempertaruhkan keselamatan jiwa di laut bagi para pengguna jasa matra transportasi laut (air).

BACA JUGA...  Beritakan Penyimpangan Dana Desa, Wartawan Ditahan Polisi

Sudah banyak peraturan-peraturan negara terkait pelayaran yang kami kaji dan tuliskan hingga berkisar sejumlah 15 lembar halaman, antara lain:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak sepenuhnya ditaati dalam pelaksanaannya oleh KEMENHUB.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang banyak menyimpang dalam kebijakankebijakan dalam pelaksanaannya oleh KEMENHUB.
Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
Peraturan Presiden RI Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan.

BACA JUGA...  Polres Aceh Selatan Siap Amankan Pilkada 2024

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang mana kami anggap tidak tepat. Hal ini berdasarkan fakta terakhir dengan dampak terjadinya kecelakaan pelayaran di Selat Bali dan meningkatnya angka kecelakaan pelayaran.

Berita Terkait

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:39 WIB

Satgas PDB Asel menyalurkan bantuan sambil memantau kondisi di lokasi.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:02 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat melakukan peninjauan pekerjaan jalan di Kota Panton Labu, Selasa (17/11).

PEMERINTAHAN

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:08 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:22 WIB