Surat Terbuka Ketua IKPPNI Untuk Presiden RI

Sabtu, 24 Juli 2021

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan juga perlu dievaluasi dan direvisi untuk menyesuaikan beberapa peraturan terkait guna mengatur kembali tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan kapal angkutan sungai, danau dan peneyeberangan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan UPT-nya; dan harus dikaji benar tentang adanya penugasan pegawai honorer dalam melaksanakan fungsi operasional bidang keselamatan dan keamanan berupa pemeriksaan dan pengecekan kelaiklautan kapal di lapangan mengingat tenaga honorer tidak termasuk sebagai ASN dan berdampak resiko tinggi apabila terjadi kecelakaan.

BACA JUGA...  Arif Tajul Sarankan Revisi Qanun Lambang dan Bendera Aceh

Bapak Presiden Yth, akhirul kalam sebagai sumbangsih masukan pengamatan sebatas yang kami mampu antara lain:
Bahwa lemahnya kemampuan memutuskan kebijakan yang tepat bermanfaat oleh Kementerian Perhubungan terhadap moda transportasi laut (pelayaran), menjadikan ancaman keselamatan jiwa manusia pengguna jasa moda transportasi laut. Itulah akar permasalahan human error sebagai human capital yang tidak tepat yang menjadikan sebab utama meningkatnya lebih dari3 kali lipat angka kecelakaan pelayaran danau, sungai dan penyeberangan. Tentunya masyarakat perlu mempertanyakan apakah masih laik dan harus dipertahankan kebijakan moda transportasi pelayaran, pelabuhan dan berbagai peraturan keselamatan di laut, sungai dan danau ditangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang bukan domain mereka.
IMO masih mencatat bahwa pendelegasian ranah keselamatan pelayaran niaga sebagai administration penanggung jawab implementasi konvensi-konvesi IMO oleh NKRI adalah DJPL. Bukan yang lain.
Dan tenaga-teanaga ahli dalam bidang manajemen keselamatan pelayaran niaga tingkat Internasional termasuk inland water itu adalah mereka-mereka SDM pelayaran niaga yang dilatih dan dididik kompeten berdasarkan silabus kode konvesi IMO yang tertuang dalam STCW. Bukan yang lain.

BACA JUGA...  Polresta Deli Serdang Kroscek Sudah Vaksin bagi Pengendara

Berita Terkait

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal
Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan
Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia
Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan
YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling
Mengukur Transparansi di Balik Ukom dan Lelang JPT di Aceh Selatan
Operasi Patuh Seulawah 2026, Polres Asel: Tindak Pelanggaran 510 Kali Teguran dan 25 Kali Tilang
Dalami Teknik Olah TKP, Satreskrim Polres Sabang Gelar Pelatihan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 18:58 WIB

Bendahara DPO, Setahun Lalu Tinggalkan Desa, Keuchik Jadi Tumbal

Kamis, 12 November 2026 - 10:38 WIB

Prabowo di Ujung Ujian Kepemimpinan

Rabu, 11 November 2026 - 21:46 WIB

Lemhannas RI Dorong Ketahanan Nasional Jadi Prioritas Dunia

Selasa, 10 November 2026 - 17:49 WIB

Pejabat PUPR dan Kontraktor Terseret Korupsi Proyek Jalan

Senin, 9 November 2026 - 17:10 WIB

YARA Aceh Timur Soroti Praktik Pungli dan Pencemaran Lingkungan Akibat Illegal Drilling

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

Bupati Aceh Barat: Pentingnya Sertifikasi Halal

Selasa, 17 Nov 2026 - 20:39 WIB

Satgas PDB Asel menyalurkan bantuan sambil memantau kondisi di lokasi.(Foto/mediaaceh.co.id/istimewa).

PEMERINTAHAN

Satgas PDB Asel Intensifkan Penanganan Pengungsi Trumon

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:02 WIB

Bupati Aceh Utara Ayah Wa saat melakukan peninjauan pekerjaan jalan di Kota Panton Labu, Selasa (17/11).

PEMERINTAHAN

Bangkit Pascabencana, Aceh Utara Terus Berbenah

Selasa, 17 Nov 2026 - 15:08 WIB

Bupati Aceh Utara H. Ismail A Jalil, SE., MM

PEMERINTAHAN

Ayah Wa: Banjir di Aceh Utara Harus Ditangani Secara Menyeluruh 

Selasa, 17 Nov 2026 - 12:22 WIB