KACAU KOORDINASI; ANTARA LAPORAN DAN LAPANGAN.
BEBERAPA pejabat daerah, mereka mengakui adanya bottle neck koordinasi. Ada laporan jalan putus yang sudah masuk sejak hari kedua, tetapi alat berat dari instansi tertentu tidak bergerak karena menunggu surat resmi dari pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, pemerintah kabupaten menunggu instruksi pemerintah provinsi. Sementara provinsi menunggu arahan pusat.
Terutama itu, seluruh aktivitas pemerintahan di Aceh yang terkena banjir lumpuh total, yang terparah Aceh Tamiang, bak Tsunami Aceh 2006 lalu dahsyatnya.
Juntrungnya birokrasi tiga tingkat ini menciptakan kekosongan aksi pada jam-jam penting.
Di sinilah suara Nasir Djamil muncul. “Ini bukan soal administrasi atau siapa yang berwenang. Ini soal nyawa. Kalau jalan tidak dibuka dalam 48 jam, korban bisa meningkat bukan karena bencana, tapi kelaparan dan penyakit,” ujarnya.
Menurut penelusurannya, terdapat setidaknya empat hambatan yang memperlambat pembebasan daerah isolasi;
1. Alat berat tidak tersebar merata; Banyak terpusat di proyek pembangunan, bukan siaga bencana.
2. Ketiadaan jalur alternatif yang layak; Beberapa wilayah hanya memiliki satu akses utama.
3. Minimnya helikopter untuk evakuasi cepat; Penggunaan helikopter dari TNI/Polri butuh persetujuan formal, yang memakan waktu.
4. Prioritas yang tidak seragam antarinstansi; BNPB, PUPR, BPBA, dan pemda tidak selalu menyasar titik yang sama di hari-hari awal.
Di sini Nasir [yang dalam beberapa hari terakhir mengumpulkan data dari konstituen, kepala desa, dan relawan] melihat kebuntuan. “Ada ego sektoral yang mematikan,” katanya.
