INVESTIGASI; DI BALIK LAMBATNYA PENGERAHAN ALAT BERAT
NASIR mencoba mengurai penyebab lambannya pengerahan alat berat.
1. Alat BUMN yang ‘Terkunci’ di Proyek.
Di Aceh dan Sumut, beberapa alat berat milik BUMN [Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pelindo] berada di lokasi yang sebenarnya tidak jauh dari titik bencana.
Namun proses mobilisasinya menghadapi kendala administratif; SOP perusahaan mengharuskan adanya perintah resmi tertulis atau kontrak penugasan dari BNPB/PUPR.
Seorang pimpinan proyek konstruksi jalan nasional mengakui, “Kami tidak bisa memindahkan alat tanpa surat, karena risiko hukum dan audit.”
Inilah yang oleh Nasir disebut sebagai “jerat administratif yang tak relevan untuk penyelamatan nyawa.”
2. Data Lapangan Tidak Sinkron.
Data di lapangan menemukan kasus di mana satu desa dilaporkan sudah menerima bantuan, padahal belum. Ada pula laporan yang menyebut jalan menuju titik tertentu sudah bisa dilalui, namun relawan menemukan jalan masih terputus.
Ketidakakuratan data ini membuat prioritas sering salah sasaran.
3. Minimnya Penilaian Risiko Daerah Lereng.
Di wilayah longsor berat, alat berat tidak bisa langsung masuk karena risiko susul longsor tinggi. Tim harus menunggu survei geologi, sehingga memperlambat pembukaan akses.
