ISMAIL, SE.I. Wakil Bupati Aceh Tamiang | “Penambahan jumlah belanja ini disebabkan karena bertambahnya pendapatan transfer, yaitu yang bersumber dari DBH kurang bayar Tahun 2025, bantuan keuangan dari Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kota Padang, serta penambahan pendapatan yang bersumber dari DBH migas dan tambahan Dana Otonomi Khusus Daerah.”
- Pendapatan transfer naik, PAD justru turun. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan tambahan belanja untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui perubahan APBK 2026.
Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki pembahasan legislatif.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah melalui Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Dokumen tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, SE.I, dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Tamiang, Senin, 21 September 2026.
Sebelumnya, rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBK 2026 telah disampaikan kepada DPRK pada 18 September 2026.
Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap struktur fiskal daerah. Total belanja daerah yang sebelumnya direncanakan sekitar Rp1,30 triliun meningkat menjadi lebih dari Rp1,40 triliun. Selisihnya mencapai sekitar Rp101,19 miliar.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Ismail, SE. Wakil Bupati Aceh Tamiang
