Terdapat tambahan sekitar Rp16,44 miliar.
Ismail menjelaskan, peningkatan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dengan masuknya SiLPA tersebut dalam rancangan perubahan, struktur pembiayaan daerah mengalami penyesuaian.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan. Nilainya tetap sebesar Rp1.250.000.000.
Dengan demikian, perubahan pembiayaan terutama terjadi pada sisi penerimaan, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap pada angka yang telah direncanakan sebelumnya.
DPRK Menguji Rancangan Perubahan
RANCANGAN KUPA dan PPAS Perubahan APBK 2026 selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan DPRK.
Tahapan ini penting karena perubahan anggaran menyangkut pergeseran target pendapatan sekaligus penambahan belanja daerah.
Dari sisi pendapatan, terdapat perubahan yang cukup besar. PAD mengalami penurunan, sedangkan pendapatan transfer meningkat. Pada sisi belanja, pemerintah daerah mengajukan tambahan lebih dari Rp101 miliar.
DPRK memiliki ruang untuk membahas rincian setiap perubahan tersebut, termasuk dasar perhitungan, program yang menerima tambahan anggaran, serta kesesuaian antara sumber pendapatan dan kebutuhan belanja.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Ismail, SE. Wakil Bupati Aceh Tamiang
