Terlebih, pemerintah daerah menyatakan sebagian tambahan tersebut diarahkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rincian program, kegiatan, serta besaran alokasi pada masing-masing perangkat daerah akan menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan APBK.
Anggaran Bertambah, Pengawasan Diperlukan
PERUBAHAN APBK Aceh Tamiang 2026 membawa tambahan belanja sekitar Rp101,19 miliar. Pada saat yang sama, struktur pendapatan mengalami pergeseran dengan turunnya proyeksi PAD dan meningkatnya pendapatan transfer.
Penerimaan pembiayaan juga bertambah setelah pemerintah daerah memasukkan SiLPA 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI.
Pemerintah daerah menyatakan tambahan kemampuan fiskal tersebut akan digunakan antara lain untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Selanjutnya, angka-angka tersebut akan diuji melalui pembahasan DPRK bersama pemerintah daerah.
Yang menjadi perhatian bukan hanya besarnya tambahan anggaran, tetapi juga bagaimana setiap rupiah tambahan tersebut diterjemahkan menjadi program, kegiatan, dan belanja yang memiliki dasar hukum serta perencanaan yang jelas.
Perubahan APBK pada akhirnya harus dapat menunjukkan hubungan yang terukur antara sumber pendapatan, kebutuhan belanja, program prioritas, dan hasil yang hendak dicapai.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Ismail, SE. Wakil Bupati Aceh Tamiang
