Dari DBH hingga Dana Otonomi Khusus
PEMERINTAH Kabupaten Aceh Tamiang menyebut beberapa sumber penerimaan menjadi dasar perubahan kemampuan belanja daerah.
Salah satunya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar Tahun 2025.
Selain itu terdapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kota Padang.
Tambahan penerimaan juga berasal dari DBH minyak dan gas bumi serta tambahan Dana Otonomi Khusus Daerah.
Komponen-komponen tersebut kemudian dimasukkan dalam perubahan kebijakan pendapatan daerah.
Pemerintah daerah menyatakan tambahan penerimaan itu diperlukan untuk mendukung kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam konteks tersebut, perubahan APBK menjadi instrumen untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan belanja yang berkembang pada tahun anggaran berjalan.
Namun, perubahan postur anggaran tetap membutuhkan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Setiap perubahan harus memiliki dasar perencanaan, sumber pembiayaan, sasaran penggunaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
SiLPA BPK Menambah Ruang Pembiayaan
SELAIN pendapatan dan belanja, pemerintah daerah juga mengubah proyeksi pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan yang sebelumnya diperkirakan sebesar Rp128.791.128.550,96 meningkat menjadi Rp145.231.824.319,33.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Ismail, SE. Wakil Bupati Aceh Tamiang
