Jika terdapat ketidaksesuaian, periksa.
Jika hanya kesalahan administrasi, perbaiki.
Jika terbukti melanggar ketentuan, berikan tindakan sesuai aturan.
Jika ditemukan unsur pidana, proses melalui mekanisme hukum.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan prasangka.
Sembilan Hal yang Perlu Dijaga
REDAKSI memandang setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, penerima wajib menggunakan bantuan sesuai peruntukan dan aktif mengetahui proses pembelian material.
Kedua, seluruh nota dan bukti transaksi harus disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban.
Ketiga, toko bangunan harus menyediakan material dengan harga, volume, dan kualitas yang wajar serta membuat nota sesuai transaksi sebenarnya.
Keempat, tidak boleh ada pihak yang menguasai rekening, ATM, PIN, atau akses keuangan penerima tanpa dasar yang sah dan mekanisme resmi.
Kelima, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap transaksi dan perkembangan pembangunan rumah.
Keenam, pemeriksaan lapangan secara sampling perlu dilakukan untuk mencocokkan nilai bantuan, transaksi, material, dan kondisi rumah.
Ketujuh, masyarakat harus memperoleh kanal pengaduan yang mudah diakses.
Kedelapan, setiap pengaduan harus diperiksa secara objektif dengan tetap memberikan hak klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: BPBD, Dinas Sosial Aceh Tamiang dan dari berbagai sumber
