DALAM hubungan antara penerima dan toko, pemerintah seharusnya berada di posisi sebagai wasit yang adil.
Ketika penerima mengalami persoalan dalam transaksi, harus tersedia kanal pengaduan.
Ketika toko merasa dirugikan oleh tuduhan yang tidak berdasar, harus tersedia ruang untuk memberikan klarifikasi.
Kesalahan administrasi diperbaiki.
Pelanggaran prosedur ditindak sesuai ketentuan.
Dan apabila terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya harus diserahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian, pemerintah tidak berdiri untuk membela penerima ataupun toko.
Pemerintah harus berdiri untuk memastikan aturan dan tujuan bantuan tetap terjaga.
Tidak Setiap Kesalahan Adalah Kejahatan
REDAKSI juga mengingatkan pentingnya membedakan antara perbedaan, indikasi pelanggaran, kesalahan administratif, dan tindak pidana.
Harga yang berbeda tidak serta-merta berarti mark-up.
Kesalahan dalam nota tidak otomatis merupakan korupsi.
Keterlambatan pengiriman material tidak otomatis berarti penipuan.
Ketidaksesuaian administrasi tidak dengan sendirinya menjadi tindak pidana.
Semua harus diperiksa berdasarkan fakta.
Namun prinsip kehati-hatian tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan yang nyata.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: BPBD, Dinas Sosial Aceh Tamiang dan dari berbagai sumber
