SALAH SATU momen paling kontroversial sekaligus paling strategis dalam penanganan bencana kali ini adalah keputusan memindahkan posko utama ke:
Kantor Bupati (Karang Baru) dan Kantor BPBD Aceh Tamiang. Langkah ini langsung mengubah struktur koordinasi darurat.
Hasil investigasi menunjukkan tiga alasan;
1. Gelombang pengungsian mencapai puncak.
Sebagian besar warga menuju Karang Baru sebagai daerah lebih tinggi.
2. Pusat komando sebelumnya tidak lagi memadai.
Kepadatan petugas, logistik, dan relawan melampaui kapasitas.
3. Keputusan cepat harus diambil setiap jam. Armia ingin semua data—kerusakan, laporan warga, stok logistik, kondisi medan—berkumpul dalam satu titik.
Keputusan itu kontroversial karena beberapa pejabat struktural menganggapnya “terlalu cepat”.
Namun, dari catatan lapangan, pemindahan posko membuat;
waktu respons turun 40%, kesalahan distribusi menurun drastis, koordinasi lintas instansi lebih efektif.
“Itu keputusan paling tepat di hari paling gelap itu,” kata seorang staf Dinas Sosial.
Menghubungi Istana; Jejak Komunikasi Tingkat Tinggi.
DALAM SITUASI bencana, tidak banyak kepala daerah yang berani menghubungi Istana Negara secara langsung. Namun Armia melakukannya.
