Pertanian dan Perkebunan di Barat Selatan Aceh : Potensi Terabaikan atau Ladang Emas yang Terlupakan

Mayjen TNI (Purn) T.A. Hafil Fuddin (mantan Pangdam IM).

Masalah-masalah di atas saling berkaitan, memerangkap sektor pertanian-perkebunan Barsela dalam lingkaran stagnasi.

Padahal, pemerintah Aceh dan pusat sudah pernah menggelontorkan berbagai program–dari pembangunan jalan hingga bantuan modal usaha– tetapi hasilnya dinilai belum cukup.

Diperlukan gebrakan yang lebih terpadu untuk memutus kebuntuan ini. Di sinilah kebijakan dan perhatian dari pucuk pimpinan nasional dan daerah sangat dinanti.

BACA JUGA...  FKPPA Ingatkan Pusat Untuk Tidak Kebirikan Hak dan Kewenangan Aceh

Strategi dan Solusi melalui Kebijakan Presiden Prabowo dan Gubernur Aceh Mualem

Angin perubahan mulai berembus, saat Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen kuat pada kemandirian pangan dan nasib petani. Ini, menjadi  sebuah kabar baik bagi Barsela yang agraris.

Dalam beberapa bulan awal pemerintahannya, Presiden Prabowo meluncurkan kebijakan pro-petani yang inklusif, contohnya, pemerintah pusat kini menetapkan harga pembelian gabah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg, sehingga petani padi mendapat kepastian harga layak.

BACA JUGA...  DARI NORMALISASI SUNGAI KE PEMULIHAN KEHIDUPAN

Selain itu, distribusi pupuk subsidi dibuat lebih tepat sasaran langsung ke tangan petani, dan alat mesin pertanian (traktor, combine harvester, dsb) dibagikan untuk meningkatkan produktivitas.

Langkah-langkah konkret ini disambut positif di daerah.  Sejumlah gubernur,  termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, mengapresiasi kebijakan baru yang menguntungkan petani tersebut. Kebijakan nasional yang berpihak pada petani inilah yang diyakini Prabowo sebagai kunci menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia, asalkan dijalankan secara inklusif hingga level akar rumput.