“Setiap jam keterlambatan bisa berarti satu nyawa hilang. Karena itu saya minta pembukaan isolasi tuntas dalam 48 jam.”
[Nasir Djamil. Anggota DPR RI Asal Aceh Partai PKS].
KETIKA Bantuan Lambat, Birokrasi Bersilang, dan Hidup Warga Berjalan di Tepi Putus Harapan.
Pada hari ke-14 pasca-banjir bandang dan longsor besar yang melanda Aceh–Sumut–Sumbar, deru alat berat belum terdengar di sejumlah titik terisolir.
Di Gayo Lues, warga sebuah dusun yang terkepung longsoran hanya mengetahui keadaan luar dari radio kecil yang baterainya hampir habis.
Di Aceh Tamiang, beberapa warga bertahan dengan meminum air hujan dan air parit yang ditadah dan di saring menggunakan talang seng.
Di Aceh Tenggara, dua anak yang demam tinggi terpaksa digendong menyusuri bukit selama enam jam demi mencapai pos medis terdekat.
Fakta bahwa sebagian wilayah Aceh masih terputus setelah dua pekan membuat publik bertanya;
Apa yang sesungguhnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab atas kelambatan ini?
Di Jakarta, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menjadi salah satu tokoh yang paling keras menyuarakan kegelisahan itu. Tapi di balik pernyataannya yang tegas [“Bebaskan isolasi dalam 48 jam!”] terdapat potret problem struktural yang lebih dalam; tumpang tindih kewenangan, koordinasi kacau, dan kesiapan mitigasi yang jauh dari ideal.
