Ia juga membuka kemungkinan menempuh jalur hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bukan Putusan, Masih Menunggu Verifikasi
SOMASI tersebut belum membuktikan adanya pelanggaran dalam pengangkatan atau penempatan kepala sekolah.
Dokumen yang menjadi dasar penugasan, masa berlaku setiap surat keputusan, status kepala sekolah, serta kewenangan pejabat yang mengangkat masih perlu diperiksa.
Begitu pula dengan dugaan tidak optimalnya fungsi pengawasan DPRK. Hal tersebut merupakan penilaian dari pihak pengirim somasi dan perlu dikonfirmasi kepada DPRK Aceh Tamiang.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan sepihak.
DPRK perlu memberikan penjelasan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga perlu membuka dasar administratif penempatan dan penugasan kepala sekolah yang dipersoalkan.
Jika seluruh dokumen menunjukkan proses telah sesuai aturan, persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, DPRK memiliki dasar untuk menggunakan fungsi pengawasannya dan mendorong perbaikan.
Tujuh hari menjadi batas waktu yang diberikan Hanafiah kepada Komisi V DPRK Aceh Tamiang.
Setelah somasi diterima, bola berada di tangan DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk memberikan penjelasan.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Muhammad Hanafiah
