DPRK Diminta Gelar RDPU
HANAFIAH meminta Komisi V DPRK Aceh Tamiang tidak berhenti pada menerima surat somasi.
Ia mendesak DPRK menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang serta pihak-pihak terkait.
Forum tersebut diminta membahas secara terbuka status, mekanisme penempatan, serta masa penugasan kepala sekolah SD dan SMP yang dipersoalkan.
Hanafiah juga meminta hasil RDPU dituangkan dalam rekomendasi DPRK.
Jika dalam pembahasan ditemukan adanya pejabat yang tidak menjalankan tugas atau penempatan yang tidak sesuai ketentuan, ia meminta DPRK memberikan rekomendasi kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan tuntutan itu, Hanafiah tidak hanya meminta DPRK memberikan penjelasan, tetapi juga meminta adanya langkah kelembagaan terhadap persoalan yang dianggapnya perlu diperiksa.
Dasar Hukum Dicantumkan
SOMASI tersebut tidak hanya berisi tuntutan. Hanafiah juga mencantumkan sejumlah regulasi sebagai dasar argumentasinya.
Di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Muhammad Hanafiah
