Hanafiah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Regulasi mengenai standar nasional pendidikan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah turut dicantumkan dalam surat tersebut.
Untuk aspek DPRK, ia merujuk Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang, termasuk ketentuan mengenai kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan DPRK Aceh Tamiang.
Rangkaian regulasi tersebut digunakan Hanafiah untuk mendukung permintaan agar DPRK menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan ruang pembahasan terhadap persoalan yang disampaikannya.
Diberi Waktu Tujuh Hari
HANAFIAH memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada pihak yang disomasi untuk menindaklanjuti tuntutannya.
Ia meminta jawaban tertulis dari Komisi V DPRK Aceh Tamiang, penjelasan mengenai persoalan penempatan kepala sekolah, serta kepastian pelaksanaan RDPU.
Apabila tidak mendapat tanggapan atau menilai tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Hanafiah menyatakan akan menempuh langkah berikutnya.
Salah satu opsi yang disebut dalam somasi adalah melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Kehormatan DPRK Aceh Tamiang apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRK.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Muhammad Hanafiah
