SALAH satu poin utama dalam somasi tersebut adalah keberadaan kepala sekolah yang masih berstatus Plt.
Hanafiah mempertanyakan kepala sekolah SD dan SMP yang masa penugasannya disebut telah berlangsung cukup lama. Ia menduga terdapat penugasan yang telah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Selain Plt, ia meminta status sejumlah kepala sekolah definitif turut dievaluasi, terutama terkait kesesuaian masa penugasan dan dasar penempatannya dengan regulasi.
Menurut Hanafiah, persoalan tersebut tidak semestinya hanya menjadi urusan administratif pemerintah daerah. DPRK, khususnya Komisi V, memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pendidikan.
Ia menilai tidak adanya pembahasan yang jelas mengenai persoalan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih merupakan pernyataan dan penilaian Hanafiah. Kebenarannya perlu dibuktikan melalui dokumen resmi, termasuk surat keputusan pengangkatan atau penugasan, masa berlaku penugasan, serta dasar hukum yang digunakan pemerintah daerah.
DPRK Aceh Tamiang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan tersebut.
Penulis : Syawaluddin
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Muhammad Hanafiah
