“Keterlambatan pembangunan huntara bukan semata persoalan teknis anggaran atau administrasi. Ini adalah cerminan lemahnya desain tata kelola krisis kita. Dalam situasi bencana, negara harus bergerak dengan logika darurat, bukan logika prosedural yang berlarut-larut. Jika hunian sementara saja tidak mampu disediakan tepat waktu, maka kepercayaan publik terhadap sistem kebencanaan akan terus tergerus.”
[Dr. Usman Lamreung, M.Si. Direktur Emirates Development Research (EDR)].
TIGA BULAN DAN BAYANGAN ASA
TIGA bulan setelah banjir melanda sejumlah wilayah di Aceh, para penyintas masih bertahan di bawah tenda darurat.
Terpal lusuh dan lantai tanah menjadi saksi rapuhnya fase pemulihan yang seharusnya menjadi prioritas negara.
Keterlambatan pembangunan hunian sementara (huntara) bukan sekadar soal teknis proyek, melainkan cerminan persoalan serius dalam tata kelola kebencanaan nasional.
Keterlambatan pembangunan huntara bagi korban banjir di Aceh menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kebencanaan, khususnya pada fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi.
Secara konseptual, dalam kerangka manajemen bencana modern, fase ini merupakan tahap paling krusial karena menentukan kecepatan pemulihan sosial, kesehatan, dan stabilitas psikologis korban.
