BANDA ACEH | MA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk. Muharuddin, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur bersama DPRK Aceh Timur untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang terjadi antara masyarakat dan sejumlah perusahaan di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur.
Menurutnya, konflik yang berlarut-larut berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani melalui mekanisme hukum dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Kami menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya polemik sengketa lahan HGU di kawasan Teupin Raya. Persoalan ini harus segera menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan DPRK setempat agar dapat diselesaikan secara baik, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Tgk. Muharuddin di Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Politisi Partai Aceh itu menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Menurutnya, kehadiran pemerintah sebagai mediator sangat diperlukan untuk memastikan hak masyarakat maupun kepentingan investasi tetap berjalan sesuai aturan.
Ia mengingatkan, apabila sengketa tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
“Kalau dibiarkan tanpa penyelesaian, tentu sangat berbahaya. Pemerintah daerah bersama DPRK harus segera turun tangan, mempertemukan semua pihak, dan mencari solusi terbaik sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” tegasnya.
Muharuddin mengaku hingga saat ini belum memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai akar persoalan sengketa lahan tersebut. Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, terdapat dugaan bahwa salah satu perusahaan yang mengelola lahan HGU belum memiliki kelengkapan administrasi maupun dokumen legalitas secara utuh.
Karena itu, ia meminta instansi terkait melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen perizinan dan legalitas perusahaan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jika perusahaan memang memiliki legalitas yang lengkap sesuai ketentuan, tentu penggunaan lahan tersebut sah. Namun apabila masih terdapat kekurangan administrasi atau perizinan, maka harus segera dilengkapi dan disampaikan secara transparan agar tidak memunculkan polemik hukum di kemudian hari,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui dialog yang mengedepankan asas keadilan, transparansi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Menurutnya, penyelesaian yang komprehensif akan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha, sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di Aceh Timur.
“Semua pihak harus mengedepankan musyawarah dan penyelesaian sesuai aturan hukum. Dengan demikian, hak masyarakat terlindungi dan kepastian hukum bagi perusahaan juga tetap terjamin,” pungkas Tgk. Muharuddin.
Penulis : Muktarrudin
Editor : Syawaluddin Ksp
