Polda Aceh Diminta Backup Polres Gayo Lues Tuntaskan Kasus CSR

  • Bagikan
Polda Aceh

 132 total views,  1 views today

BANDA ACEH (MA) Polda Aceh diminta untuk membackup (membantu) jajaran Kepolisian Resort (Polres) Gayo Lues, Aceh terkait penuntasan Kasus Penilep bantuan program Cooporate Social Responsibility di Kabupaten Gayo Lues. Penegasan itu disampaikan M. Purba, SH. Praktisi Hukum yang juga anggota Peradi, pada mediaaceh.co.id di Banda Aceh, 19 Agustus 2021.

Permintaan dia bukan tanpa alasan, tujuannya baik, sehingga dia mengusulkan agar jajaran Polda Aceh turun ke Gayo Lues dan Polres Gayo Lues segera merampungkan kasus dugaan pemotongan program bantuan CSR.

“Saya minta, Polda Aceh harus membackup Polres Gayo Lues untuk segera merampungkan perkara dugaan pemotongan bantuan dana CSR dari Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren tahun 2020 sebanyak 10 kelompok Tani dengan jumlah untuk tiap-tiap kelompok Tani Rp100 juta rupiah,” Jelas Purba.

Apalagi jika proses lidiknya sudah rampung maka segera tingkatkan prosesnya kepenyidikan agar segera dilakukan proses hukum terhadap siapa calon tersangka, tujuannya agar supremasi hukum berjalan dengan baik di kabupaten Seribu Bukit—julukan Gayo Lues.

Secara gamblang dijelaskan Purba; kalau Konstruksi Kasus tersebut sebelumnya dimana Dana bantuan CSR Bank Aceh Syariah peruntukkan bantuan kelompok tani telah dicairkan oleh bank Aceh Syariah ke rekening masing-masing kelompok tani.

Namun; setelah bantuan itu masuk ke rekening kelompok tani, ada oknum mendatangi para kelompok tani itu melakukan pemotongan dengan besaran Rp90 juta rupiah dari Rp100 juta rupiah dan kepada kelompok tani Penerima bantuan hanya diberikan Rp10 juta rupiah saja.

“Untuk ini, kita minta Polda Aceh khususnya Ditreskrimsus untuk membackup penuh Polres Gayo Lues mempercepat proses hukum terhadap oknum dimaksud, agar tidak menjadi keraguan publik dalam penegakan hukum,” pinta Purba.

Lanjut Purba, percepatan proses hukum perkara tersebut, selain penegakkan hukum yang berkeadilan juga untuk kepentingan masyarakat luas yang ingin ada kepastian hukum di Kabupaten Gayo Lues.

“Apapun alasannya oknum tersebut harus ditindak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dinegara ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oknum tersebut itu bukanlah hal yang patut dicontoh,” pungkas Purba. [Syawaluddin].

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...