“Namun ya itu tadi. Mereka tidak melakukan tindakan terhadap tiga hal yang disampaikan LembAHtari. Bergeming dan hening-hening saja, seakan wilayah dimaksud sedang baik-baik saja,” Sebutnya.
KUALASIMPANG | mediaaceh.co.id – Stop Pembabatan tegakkan, Pembukaan Jalan dan Alih Pungsi Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara liar dan ilegal yang telah mencapai 5 ribu hektar luasnya di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Aceh dan Sumatera Utara.
Data dan analisa itu di gelontorkan Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) saat diskusi masalah tapal batas Aceh – Sumatera Utara (Sumut). Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang beserta jajaran Porkopimda plus dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL). Rabu, 7 Februari di aula Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang.
Diskusi empat jam yang maha penting itu dimanfaatkan berbagai elemen dan lembaga yang konsisten terhadap lingkungan sustainable seperti LembAHtari, FKL, HAKA, Koalisi Penyelamatan Hutan dan Lahan Basah (KPHLB) dan Komunitas Jurnalis Lingkungan (KJL) Aceh. Untuk mempertahankan hutan tersisa agar tidak terdegradasi oleh keserakahan manusia.
Dari data identifikasi, analisa dan telaah LembAHtari di lapangan; di lokasi TNGL Sikundur Tenggulun, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28/2020, 29 Mei 2020 Tentang Pengesahan Tapal Batas Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera, ditemukan ada wilayah kawasan TNGL [Sebahagian Sikundur] di Tenggulun mencapai antara 6000 -7000 hektar dalam Lampiran Permendagri tersebut.
