Di mana wilayah Administrasi sudah masuk ke wilayah Administrasi Aceh, Khususnya Aceh Tamiang, hal tersebut sebenarnya sudah diperjuangkan sejak tahun 2008 dan Masa Pemerintahan Bupati Aceh Tamiang, almarhum Drs. Abdul Latif lalu tahun 2012 dibuat SK tim tentang masalah Tapal Batas dan saat itu LembAHtari ikut dalam proses di bagian itu.
Ada kegusaran yang memunculkan beragam pertanyaan [keuntungan bagi kita apa?] dengan Permendagri tersebut.
Direktur Eksekutif LembAHtari. Sayed Zainal, M. SH dalam diskusi itu mencoba membeberkan bahwa; Aceh Tamiang telah mendapatkan wilayah tanah seluas dan atau juga mencapai 7000 hektar yang tertuang dalam lembaran Permendagri terutama pada bagian titik Kordinat mulai antara 42 sampai titik kordinat 75.
Lokasi berbatas langsung dengan Sibetung Bukit Mas Besitang sampai Batas Sungai Sikundur Kecil dan Besar di belakang kawasan Pagar Gajah, juga berbatas dengan Lokasi kawasan Lindung Gregas, arah Air Panas yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) Aceh Tamiang.
Pada Pertemuan, 7 Februari 2024 lalu, LembAHtari menyampaikan tiga hal di antaranya; 1. Stop dan Hentikan Pembukaan Jalan, Pembabatan Hutan, Alih Pungsi Hutan di dalam kawasan TNGL Sikundur Tenggulun. “Apa yang mereka [membabat, alih pungsi dan pembukaan] lakukan adalah, telah merubah bentangan hutan menjadi Perkebunan Sawit Secara liar dan atau ilegal mencapai 5 ribu hektar di beberapa titik dalam lokasi TNGL bagian Sikundur Tenggulun,” Beber Sayed.
