2. Inventarisasi Ulang, Siapa – siapa saja Pemilik Lahan, penguasa lahan secara Ilegal, bahkan pembukaan Kebun sawit dengan menggunakan Alat berat; dan
3. Atur ulang Peruntukan sesuai Fungsi yang ada, agar kondisi bentangan hutan yang masih tersisa tetap terjaga.
Apalagi, LembAHtari juga pernah menyampaikan hal itu di tanggal 6 April 2021 lalu, Kepada tim Forkopimda Aceh Tamiang, yang saat itu turun meninjau ke lapangan di lokasi Pagar Gajah, di hadapan para Pemangku Kebijakan Aceh Tamiang, termasuk di hadapan ketua DPRK Aceh Tamiang, Sayed menyampaikan permasalahannya.
“Namun ya itu tadi. Mereka tidak melakukan tindakan terhadap tiga hal yang disampaikan LembAHtari. Bergeming dan hening-hening saja, seakan wilayah dimaksud sedang baik-baik saja,” Sebutnya.
Aleh-aleh, LembAHtari menemukan lagi fakta di lapangan. Pada ground cek kordinat, photo drone sejak dan bahkan sebelum Permendagri No 28/ 2020 itu ada. Sadis, kawasan TNGL telah dirambah. Puncak Perambahan sejak akhir 2019 hingga saat ini. Dan ternyata lokasi itu masuk ke wilayah Aceh Tamiang di kawasan TNGL Sikundur.
Lalu siapa yang peduli?. Berdasarkan Permendagri telah terjadi perambahan, dikuasai secara ilegal. Bahkan Pembalakan Liar terus berlangsung. Apalagi itu, kawasan lindung hutan KEL, arah Gregas Air Panas dan kaki – kaki bukit Gua Bukit Kapal tak luput dari pembabatan.
