Anggota Komisi III DPR RI Berang Penzaliman Pedagang Pasar Lelo

Anggota DPR RI, Romo HR Muhammad Syafii, Komisi III Partai Gerindra.
example banner

 96 total views,  1 views today

Anggota Komisi III DPR RI Berang Penzaliman Pedagang Pasar Lelo

banner 325x300

SERDANG BEDAGAI (MA) – Anggota Koomisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Romo HR Muhammad Syafii, SH. M.Hum berang dan angkat bicara terkait pengerusakan dan penzaliman terhadap pedagang Pasar Lelo, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei), Sumatera Utara. Minggu pekan lalu.

Romo mengcam tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), atas perlakuan kekerasan dan penzaliman tersebut. Apalagi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) para pedagang tidak melanggar aturan.

“Pertanyaannya, kenapa Ketua DPRD setempat diam saja, padahal secara Yuridisnya; Perda tersebut dibawah kekuasaan DPRD Sergei,” tegas Romo pada mediaaceh.co.id. Kamis, 13 Januari 2022 di Sei Rempah.

Menurutnya, pengrusakan dan penzoliman terhadap pedagang dan bangunan Pasar Lelo, okeh anggota Satpol PP Serdang Bedagai melanggar hukum.

Itu disampaikan Romo yang merupakan Gerindra tersebut; saat mengunjungi lokasi Pasar Lelo Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa 11 Januati 2022 lalu.

“Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dipegang Ketua DPRD Sergai, Bangunan Pasar Lelo ini tidak melanggar peraturan yang di tetapkan,” Terang Dia.

Romo menambahkan, berdirinya Pasar Lelo ini tidak melanggar Perda, karena berdiri ditanah pribadi milik Lilik yang bersertifikat.

“Milik pribadi, yang dirusak oleh siapapun, ini jelas tindakan melanggar hukum, “tegasnya.

Romo menjelaskan, perbuatan yang merugikan pedagang sampai melakukan pengerusakan dan penganiayaan serta penzoliman adalah melanggar hukum.

“Laporkan kejadian ini kepada DPRD kalau memang dewan ini berpihak kepada rakyat. Tentunya melalui perwakilan bapak-bapak,” imbuhnya.

Romo juga menyarankan untuk melapor pada pihak kepolisian, karena penganiayaan dan pengerusakan adalah tindakan kriminal.

“Kalau Bupati atau Sekda melindungi tindakan kriminal ini, akan saya ajukan untuk melaporkan kepala daerahnya,” katanya.

Romo menyarankan membuat laporan yang tembusanya ke Polda Sumatera Utara, Kapolri, dan Komisi III DPR-RI. “Saya tunggu laporanya, untuk di bawa ke Jakarta. Bawa pengacara, kalau tidak ada kita siapkan pengacara, gratis,” pungkas Anggota komisi III DPR-RI dari Dapil I Sumut I. [Ali Akbar].

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...