Seratus hari pertama adalah masa emas untuk menunjukkan arah, ketegasan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Sayangnya, di Aceh Selatan, pemimpinnya justru memunculkan “signal” yang sebaliknya.
Bukannya menciptakan kepercayaan, pemerintah daerah, tetapi membuka ruang ketidakpercayaan dan kecemasan masyarakat di tengah-tengah dinamika sosial.
Kita melihat, keputusan yang diambil Bupati H. Mirwan tidak melibatkan publik, tanpa transparansi, tanpa data, dan tanpa mekanisme kontrol yang jelas adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip tata kelola yang baik.
Pemerintah tidak bisa berjalan seperti menutup telinga dari suara rakyat. Apalagi di daerah yang punya sejarah panjang soal konflik, ketidakadilan, dan sensitif terhadap kebijakan-kebijakan elitis.
Komunikasi Pemerintah Daerah Buruk, Rakyat Jadi Korban
Dalam krisis kebijakan, komunikasi yang baik adalah kunci. Namun sayangnya, pemerintah Aceh Selatan gagal menjaga komunikasi publik (komunikasi timbal balik).
Pada bagian ini, Pemda tidak melakukan klarifikasi resmi untuk menjelaskan alasan kebijakan. Di sisi lain, bupati tidak melibatkan DPRK atau tokoh masyarakat lain, dan tidak ada pendekatan persuasif (approach) kepada masyarakat yang mulai kecewa.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
