Pemkab Bener Meriah Raih Penghargaan SPIP dari BPKP Aceh

Pj Bupati Bener Meriah Drs. H. Haili Yoga, M.Si terima penghargaan yang diserahkan oleh Pj. Sekda Aceh Azwardi.AP, M.Si, Rabu (24/4/2024).

REDELONG (MA) Pejabat (Pj) Bupati Bener Meriah Drs. H. Haili Yoga, M.Si terima penghargaan yang diserahkan oleh Pj. Sekda Aceh Azwardi, AP, M. Si, Rabu (24/4/2024).

Penghargaan tersebut diserahkan Pj Gubernur Aceh diwakili oleh Pj Sekretaris Sekda Aceh, Azwardi, AP, M. Si, dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengawasan se-Aceh di Ballroom Hemes Palace Hotel Banda Aceh.

Drs. H Haili Yoga M.Si menuturkan, dalam penghargaan ini Kabupaten Bener Meriah, didaulat sebagai daerah terbaik dalam penerapan pengawasan intern pemerintah dalam 4 indikator.

Diantaranya terdiri dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Pemerintah, Manajemen Resiko Indeks dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi yang seluruhnya berada dalam Level tiga

BACA JUGA...  Pj Wali Kota Imran Buka Youth Conference on Peace and Tolerance 2023

” Ada 4 prestasi untuk Bener Meriah yang diberikan penghargaan oleh Perwakilan BPKP Aceh. Ini bisa kita capai tentu berkat dukungan dan kolaborasi kita semua,” sebutnya.

“Karenanya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda dan jajaran Pemda, khususnya kepada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah,” ucap Pj Bupati.

Sementara Irjen Tomsi Tohir yang menyaksikan pemberian penghargaan tersebut menyampaikan bahwa Inspektorat sebagai pihak pengawas dalam pemerintahan harus berperan maksimal, karena sebagai tulang punggung pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus berpedoman pada aturan dan regulasi yang berlaku.

BACA JUGA...  Tingkatkan Pelayanan Publik, Aceh Utara MoU dengan Sumedang

“Inspektorat atau APIP sebagai tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bekerja maksimal. Sebab kalau terjadi OTT atau penyimpangan, maka yang salah sebenarnya adalah pengawasnya,” kata Irjen Tomsi Tohir.

Ia menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan, APIP memang harus mengedepankan adat istiadat, kebiasaan dan budaya yang ada.

“Namun dalam kewajibannya tetap harus berperan dan berpegang pada norma dan nilai-nilai regulasi yang ada,” sebutnya.

Sementara Rakor Teknis Pengawasan yang di gelar dengan tema “Sinergitas Pengawasan yang Inklusif untuk Mewujudkan Pembangunan Aceh yang Berkualitas.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj Sekda Aceh, Azwardi, dalam kegiatan ini selain melibatkan pejabat dari Kemendagri dan KPK-RI.

BACA JUGA...  Kapolres Lampung Timur Bantah Keterangan Ketum PPWI

Acara yang di inisiasi oleh Inspektorat Aceh itu juga tampak dihadiri oleh seluruh Bupati dan Walikota se-Aceh, Inspektur Kabupaten-kota se- Aceh, Kepala DJKN Provinsi Aceh dan Kepala KPKNL Banda Aceh.(AR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Malu Achh..  silakan izin yang punya webs...