TAPAKTUAN (MA) – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari daerah pemilihan (Dapil) IX meminta Pemerintah Aceh untuk serius menangani erosi yang melanda Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara.
Permintaan itu, disampaikan para anggota DPRA Dapil IX yang melakukan kunjungan ke lokasi erosi, Selasa, (13/6/23).
Mereka juga minta Pemerintah Aceh segera menganggarkan biaya penanganannya yang cukup.
“Perlu segera dianggarkan dalam tahun 2024 mendatang, kata mereka.
Para anggota DPRA Aceh yang melakukan pemantauan di Gampong Kedai Padang, Kecamatan Kluet Utara itu yakni Hendri Yono S.Sos., M.Si; Irfannusir, M.I.Kom; Hj. Asnidar, Tgk.H. Attarmizi Hamid, Hj Sartina, Tgk Syarifuddin dan Safaruddin.
Kedatangan mereka ke Gampong Kedai Padang Kecamatan Kluet Utara itu, merupakan bagian dari reses anggota je Aceh Selatan dalam rangka pengawasan pekerjaan breakwater di daerah tersebut.
Salah seorang anggota DPRA Irfannusir mengatakan, bahwa pada tahun 2019 lalu, Kedai Padang masih bagus dan wilayah pemukiman masih jauh di tengah sungai. “Namun saat ini pemukiman warga habis terbawa abrasi hingga mencapai 38 meter,” ungkapnya.
“Selama lima tahun ini sudah sepanjang 38 meter habis terbawa abrasi, kalau dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan seluruh pemukiman terbawa abrasi,” ujarnya.
Bahkan, kata Irfannusir, apabila tidak ada penanganan dari pemerintah dalam waktu dekat ini, bangunan masjid yang berdiri kokoh di Gampong Kedai Padang tersebut terancam akan tenggelam dibawa arus sungai.
“Saat ini badan jalan sudah habis dibawa sungai dan tinggal beberapa meter lagi dari masjid. Kalau 2024 pemerintah tidak menganggarkan untuk penanganannya, maka tahun depan masjid Kedai Padang ini akan terancam hancur dibawa abrasi,” tuturnya.
Sementara itu Hendri Yono mengatakan, aliran sungai Kluet melintasi empat kecamatan meliputi Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Timur dan Kluet Selatan. Hampir semua daerah aliran sungai tersebut terdampak abrasi, dan terparah di Gampong Kedai Padang.
Pihaknya meminta Pemerintah Aceh untuk segera menganggarkan biaya penanganan dan tidak menyepelekan masalah tersebut.
Bahkan kata Hendri, penanganan itu dapat dilakukan dengan skema multiyears mengingat luasnya wilayah yang terdampak dan membutuhkan anggaran yang besar.
“Wilayah terdampak sangat luas dan tidak bisa ditangani setengah-setengah. Oleh karena itu kami kira skema multiyears sangat tepat untuk mengatasi persoalan abrasi sungai Kluet ini,” demikian Hendroyono.(Maslow Kluet).
