Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (RI) melaksanakan acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023 – 2024 secara virtual Zoom, Desember 2022 lalu.
Hadir pada virtual tersebut; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup Sitti Nurbaya,Kepala LKPP Hendrar Prihadi, para menteri dan pimpinan lembaga serta Gubernur Se-Indonesia.
Virtual digagas sebagai Aksi pencegahan Korupsi tahun 2021-2022 sesuai mandat peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) mengamanatkan bahwa aksi pencegahan korupsi disusun setiap 2 (dua) tahun sekali.
Adapun rumusan aksi PK tahun 2023-2024 mencakup 3 (tiga) fokus area Stranas PK yaitu 1). Perizinan dan tata niaga, 2). Keuangan Negara dan 3). Penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
