Bagi warga, sikap diam kontraktor itu mencederai kepercayaan publik. Mereka merasa diabaikan. Sebuah proyek pemerintah yang dibiayai uang rakyat justru berjalan tanpa partisipasi rakyat itu sendiri.
“Kalau memang ada perubahan, seharusnya kami diberitahu,” ucap Zainuddin. “Ini malah seperti proyek siluman.”
Kemarahan yang Terpendam
Beberapa hari setelah kejadian itu, emosi warga kian memuncak. Di warung kopi, di meunasah, bahkan di ladang, topik pengaspalan itu menjadi buah bibir.
Mereka tak hanya kecewa, tapi merasa ditipu. “Seperti ada permainan di atas. Yang kecil begini Cuma jadi penonton,” kata Abu Karim, tokoh masyarakat setempat.
Mereka menduga ada kohesi politik tak sehat; semacam kompromi tersembunyi antara pihak tertentu dengan pejabat berwenang.
Sebab, data yang tercantum di papan proyek dan dokumen pemerintah tak sejalan dengan pelaksanaan di lapangan.
“Data di atas kertas yang ditandatangani pejabat berkompeten, ternyata tak berlaku di bumi,” kata seorang warga dengan sinis.
Ketika Rakyat Belajar dari Luka
Namun kali ini, warga Alue Selebu tak mau diam. Mereka belajar dari banyak peristiwa sebelumnya; proyek air bersih yang mangkrak, jembatan yang setengah jadi, dan janji-janji pembangunan yang tak pernah tuntas.
“Masyarakat sekarang lebih teliti dari hakim,” ujar seorang tokoh muda sambil tersenyum kecut. “Kami tidak mau dibodohi lagi. Kami tidak menolak pembangunan, kami hanya ingin keadilan.”
Mereka mendatangi kantor Datok, mencatat setiap perubahan di lapangan, dan bahkan menelusuri dokumen proyek yang diunggah ke situs LPSE provinsi.
