Komitmen Pemulihan Pasca Bencana di Aceh Tamiang, dari Huntara ke Huntap

“Kita harus memahami bahwa semua proses ini membutuhkan mekanisme dan tahapan, terutama dalam penyaluran dan finalisasi data, karena anggaran berasal dari pemerintah pusat. Namun, kami memastikan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.”

[Fadlon, S.H.].

• Kunjungan kerja pemerintah daerah bersama DPRK menegaskan percepatan pemulihan, sekaligus merawat harapan masyarakat korban bencana melalui kepastian hunian dan bantuan berkelanjutan.

SENIN, 6 April 2026 lalu. Di antara deretan bangunan sederhana hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), langkah-langkah pejabat daerah terdengar bersahut dengan suara warga yang perlahan bangkit dari trauma bencana.

Kunjungan kerja yang dilakukan Bupati Aceh Tamiang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat yang masih berjuang menata ulang hidup.

Di barisan rombongan itu, tampak Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, mendampingi Bupati Armia Fahmi. Kehadiran legislatif dan eksekutif dalam satu langkah ini menjadi pesan kuat [pemulihan pascabencana bukan hanya urusan teknis, melainkan tanggung jawab bersama].

Kunjungan dimulai dari kawasan huntara di Kota Kualasimpang. Di lokasi ini, deretan bangunan semi permanen berdiri sebagai tempat berteduh sementara bagi warga terdampak.