Dari situ mereka menemukan bahwa kode kegiatan memang tercantum untuk jalan Alue Selebu – Tanjung Sari. Tak ada satu pun menyebut Dusun Suka Makmur.
“Kalau proyek diubah, mana berita acaranya? Mana revisinya? Kami tidak melihat itu,” kata Alfian.
Suara Pemerintah: Menenangkan atau Menunda?
Sorotan masyarakat akhirnya sampai ke meja Dinas PUPR Aceh Tamiang. Azis, Kepala Bidang Bina Marga, mengaku baru menerima laporan dari masyarakat dan segera menginstruksikan penghentian sementara.
“Kita akan turun nanti di hari Senin, 20 Oktober 2025 kita panggil para Datok-nya, dan memastikan titik koordinatnya,” ujarnya kepada media.
Tak lama berselang, Dedi Nurfadli, ST, Sekretaris Dinas PUPR, memberikan penjelasan lebih formal. Menurutnya, kegiatan tersebut memang masuk dalam peta pembangunan kabupaten berdasarkan SK Bupati Nomor 1017 Tahun 2016 tentang penetapan pembangunan jalan dan jembatan.
“Administrasinya sudah dianalisis oleh provinsi,” jelas Dedi. “Dari telaah dan data, kegiatan tersebut memang berada di Dusun Suka Makmur, sebagai jalan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya.”
Namun, untuk meredakan kegelisahan warga, Dinas PUPR tetap memutuskan menghentikan sementara proyek itu hingga ada telaah lapangan yang pasti.
“Kita harus membuat terang benderang agar masyarakat tahu apa, mengapa, dan bagaimana,” katanya.
Dana Otsus: Antara Harapan dan Luka
