Kelemahan Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan Meski mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Aceh di beberapa periode, BPK tetap mencatat 21 temuan terkait: 11 kelemahan pengendalian internal, dan 10 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap regulasi.
Temuan Kelebihan Bayar dan Kurang Volume
Di antara proyek-proyek yang menggunakan dana Otsus, ditemukan kasus di mana volume kerja tidak sesuai, tetapi pembayaran tetap dilakukan secara penuh atau ada kelebihan bayar. Proyek di tahun 2019 di antaranya mengalami hal tersebut.
Potensi Ketidaktransparanan dan Keterlambatan Tindak Lanjut
Beberapa temuan BPK belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang reguler. Ada catatan bahwa hasil audit dan temuan belum dibuka secara penuh ke publik, atau masyarakat kurang mendapatkan akses terhadap dokumentasi proyek.
Salah satu hal yang disorot adalah bahwa walau laporan keuangan mendapat opini WTP, masih ada catatan bahwa pengelolaan kas daerah belum sepenuhnya tertib, termasuk transaksi‐transaksi seperti retur SP2D yang bisa memicu penyalahgunaan.
Implikasi Penurunan dan Batas Waktu
Dana Otsus Aceh memiliki masa berlaku hingga tahun 2027 [atau ada yang menyebut hingga sekitar tahun-20···], sesuai aturan UU dan regulasi terkait.
