Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh

Rabu, 19 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

[Opini: Dr. Usman Lamreung, MSI]

  • Kericuhan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh membuka kembali persoalan implementasi MoU Helsinki, UUPA, simbol identitas, dan potensi mobilisasi politik. Siapa yang mengubah forum doa menjadi aksi massa masih membutuhkan pembuktian.

BANDA ACEH seharusnya menjadi pusat peringatan berakhirnya konflik bersenjata Aceh. Pada 15 Agustus 2026, tepat 21 tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki, massa berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman untuk mengikuti zikir dan doa bersama.

BACA JUGA...  Menguatkan Integritas, Menjaga Amanah, Diseminasi SPI dan Penandatanganan Komitmen Bersama

Namun, suasana berubah. Simbol yang memiliki kaitan kuat dengan sejarah konflik kembali muncul. Bendera Bulan Bintang dikibarkan setelah Merah Putih diturunkan. Ketegangan meningkat. Massa dan aparat kemudian terlibat bentrokan. Polisi menggunakan semprotan air dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Peristiwa itu tidak berhenti sebagai persoalan keamanan. Ia kembali membuka pertanyaan tentang sejauh mana perdamaian Aceh telah menyelesaikan persoalan politik yang menjadi salah satu akar konflik.

BACA JUGA...  Rakan Mualem Ajak Masyarakat Aceh Dukung Bendera Bulan Bintang Berkibar

Dari Doa Menjadi Mobilisasi

PERUBAHAN suasana dalam sebuah kerumunan tidak terjadi tanpa proses. Dalam kajian gerakan sosial, mobilisasi massa biasanya dipengaruhi oleh jaringan, kepemimpinan, simbol, narasi, dan momentum.

Penulis : Dr. Usman Lamreung, MSI

Editor : Syawaluddin Ksp

Sumber Berita: Opini Usman Lamreung

Berita Terkait

Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 
Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian
Tangsel Darurat Narkoba: Ketika Para Punggawa Pemberantas Narkoba Justru Menjadi Pemakai dan Pengedarnya
Polemik BPJN Aceh, Berbagai Pihak Ajak Kedepankan Solusi untuk Pembangunan Jalan Nasional
Masa Depan Tata Kelola Media Massa dan Tantangan Disrupsi Digital
Sipilisasi Polri dan Jalan Panjang Reformasi yang Terlupakan
Menggugat Arus Modernisasi: Menjaga Muruah Adat Aceh yang Mulai Terkikis
Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Menjadi Ruang Verifikasi Publik

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 13:07 WIB

Problem Aceh Selatan, WPR Versus  Tambang Ilegal 

Rabu, 19 Agustus 2026 - 09:46 WIB

Hari Damai, Bendera, Dan Pertarungan Politik Aceh

Senin, 17 Agustus 2026 - 17:55 WIB

Aceh dan Generasi Kedua Perdamaian

Senin, 27 Juli 2026 - 20:02 WIB

Tangsel Darurat Narkoba: Ketika Para Punggawa Pemberantas Narkoba Justru Menjadi Pemakai dan Pengedarnya

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:05 WIB

Polemik BPJN Aceh, Berbagai Pihak Ajak Kedepankan Solusi untuk Pembangunan Jalan Nasional

Berita Terbaru

Tgk Agam saat konferensi pers terkait tudingan kekerasan

HUKOM

Tgk Agam Bantah Pukul ML, Siapkan Laporan Balik

Rabu, 9 Sep 2026 - 23:25 WIB

PEMERINTAHAN

Sekda Aceh Barat Pimpin Pra Rapim DAK dan BKK

Rabu, 9 Sep 2026 - 23:00 WIB

PEMERINTAHAN

DPR Setujui RUU Reforma Agraria

Rabu, 9 Sep 2026 - 22:53 WIB