Kondisi tersebut menjadi penting ketika sebuah momentum yang memiliki nilai sejarah dipertemukan dengan simbol identitas.
Bendera Bulan Bintang bagi sebagian masyarakat memiliki makna sejarah dan politik. Bagi pihak lain, simbol tersebut dipandang sebagai bagian dari masa konflik yang seharusnya ditempatkan dalam kerangka sejarah.
Perbedaan tafsir itulah yang membuat persoalan bendera menjadi sensitif.
Pemerintah Aceh dan DPRA setelah kericuhan sepakat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh kepastian hukum mengenai Bendera Bulan Bintang.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan bendera tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan keamanan. Ada persoalan hukum dan politik yang membutuhkan keputusan serta komunikasi antara Aceh dan pemerintah pusat.
Mencari Aktor Mobilisasi
MUNCULNYA dugaan adanya pihak yang menunggangi momentum Hari Damai juga perlu ditempatkan secara hati-hati.
Belum terdapat bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang atau kelompok tertentu merupakan dalang kerusuhan. Karena itu, istilah “dalang” tidak boleh digunakan sebagai kesimpulan jurnalistik sebelum terdapat bukti yang terverifikasi.
Yang dapat dilakukan adalah menguji proses mobilisasinya.
Penulis : Dr. Usman Lamreung, MSI
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Opini Usman Lamreung
