Aparat penegak hukum dapat menelusuri komunikasi sebelum kegiatan, pola keberangkatan massa, sumber atribut, pihak yang membawa bendera, struktur koordinator lapangan, serta rangkaian komunikasi ketika situasi mulai memanas.
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan antara aksi spontan akibat kekecewaan dan mobilisasi yang telah dirancang sebelumnya.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga menilai kericuhan tersebut tidak mencerminkan kehendak mayoritas masyarakat Aceh. Ia mengajak masyarakat menjaga perdamaian dan tidak terprovokasi.
Pernyataan JK penting karena ia merupakan salah satu tokoh utama dalam proses perdamaian Aceh. Namun, pandangan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai pernyataan seorang narasumber, bukan sebagai kesimpulan mengenai penyebab kerusuhan.
“Jangan ada provokasi. Perdamaian yang sudah berjalan 21 tahun harus dijaga.”
— Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12.
Posisi Politik Mualem
KERICUHAN juga memiliki konsekuensi terhadap pemerintahan Aceh di bawah Muzakir Manaf atau Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah.
Mualem memiliki latar belakang sebagai mantan tokoh GAM dan kini memimpin Aceh melalui mekanisme demokrasi. Karena itu, kemunculan kembali simbol-simbol konflik pada masa pemerintahannya dapat menciptakan tekanan politik tersendiri.
Penulis : Dr. Usman Lamreung, MSI
Editor : Syawaluddin Ksp
Sumber Berita: Opini Usman Lamreung
