Asas Kepastian Hukum dan Keadilan: Pengambilan keputusan harus berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan. Jika keputusan didasarkan pada “kesepakatan batas darat” yang tidak melibatkan musyawarah mufakat dengan pihak Aceh secara menyeluruh mengenai pulau, atau hanya didasarkan pada kedekatan geografis semata tanpa mempertimbangkan aspek historis dan yudisial lainnya, maka ini adalah bentuk ketidak adilan yang nyata.
Harapan dan Seruan: Jangan Diam!
Kami sangat menghargai langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih persoalan ini.
Menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menyelesaikan sengketa ini. Namun, kami berharap keputusan yang akan diambil bukanlah sekadar “jalan tengah” yang mengabaikan kebenaran, melainkan keputusan yang berpihak pada keadilan, sejarah, dan hukum. Tidak ada konsep “mengelola bersama” jika wilayah itu adalah milik sah Aceh. Ini seperti meminta pemilik rumah untuk “mengelola bersama” rumahnya dengan tetangga.
Kami juga berharap kepada DPR RI & DPD RI untuk mengadakan rapat dengar pendapat terbuka, agar masyarakat Aceh mendapatkan ruang menyampaikan bukti dan aspirasi mereka secara langsung. Dan kepada Pemerintah Aceh, kami tegaskan: Jangan diam! Ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini soal kedaulatan wilayah dan kehormatan rakyat Aceh.
