Fakta Sejarah yang Tak Terbantahkan
Pulau-pulau tersebut, jauh sebelum Indonesia merdeka, sudah dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, khususnya para nelayan dari Aceh Selatan, Aceh Singkil, hingga Aceh Tamiang.
Mereka tidak hanya mencari nafkah di sana, tetapi juga menjadikan pulau-pulau tersebut bagian integral dari rute pelayaran tradisional dan wilayah adat mereka.
Apakah Kemendagri melakukan kajian historis yang mendalam sebelum mengeluarkan keputusan ini? Apakah mereka mewawancarai para tetua adat atau nelayan yang secara turun-temurun berinteraksi dengan pulau-pulau tersebut?
Pada masa kolonial Belanda, peta-peta administratif jelas menunjukkan pulau-pulau ini sebagai bagian dari wilayah administratif Ace
Pasca kemerdekaan, penataan wilayah Provinsi Aceh dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh juga secara implisit maupun eksplisit merujuk pada cakupan wilayah yang mencakup pulau-pulau di lepas pantai barat Aceh.
Dari Segala Sudut, Ini Wilayah Aceh:
Pertama; Secara Yuridis
Keempat pulau tersebut secara historis berada di bawah administratif Kabupaten Aceh Singkil, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Aceh dan Sumatera Utara. Undang-undang ini belum pernah dicabut. Artinya, secara hukum tertinggi, pulau-pulau itu adalah bagian mutlak dari Provinsi Aceh.
