Oleh: Tundra Meliala
ADA satu jenis berita yang nyaris tak pernah absen dari halaman hukum media di Indonesia: korupsi. Pagi menangkap pejabat, siang mengumumkan tersangka, sore menggeledah kantor, malam mengabarkan persidangan. Besoknya muncul kasus baru. Begitu seterusnya. Seolah-olah negeri ini tidak pernah kehabisan koruptor.
Korupsi bahkan telah menjadi tontonan yang akrab. Operasi tangkap tangan diumumkan, barang bukti uang dipamerkan, tersangka digiring ke ruang konferensi pers, lalu kamera berpindah ke kasus berikutnya. Publik memperoleh kesan bahwa mesin pemberantasan bekerja karena penangkapan terus terjadi. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu: jika penangkapan terus dilakukan, mengapa korupsi tidak juga berhenti?
Data menunjukkan masalahnya memang tidak kecil. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, Transparency International memberi Indonesia skor 34 dari 100 dan menempatkannya pada peringkat 109 dari 182 negara. Skor itu turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Transparency International menilai kemajuan pemberantasan korupsi di kawasan Asia-Pasifik mengalami stagnasi.
Di dalam negeri, angka perkara juga memperlihatkan betapa luasnya persoalan. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat ribuan putusan perkara yang diklasifikasikan sebagai korupsi pada 2025. Pada saat yang sama, KPK dalam Renstra 2025-2029 mencatat bahwa sepanjang 2020-2024 terdapat perkara yang melibatkan kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi, komisi, hingga DPR. Artinya, korupsi bukan kejahatan yang tumbuh di satu sudut birokrasi. Ia mengikuti jalur kekuasaan dan uang.
