Mahkamah Agung sendiri mencatat bahwa sepanjang 2025 seluruh badan peradilan menangani lebih dari tiga juta perkara dan menyelesaikan sekitar 97,11 persen di antaranya. Angka produktivitas ini menunjukkan kapasitas sistem peradilan yang besar. Tantangannya bukan semata-mata kemampuan memproses perkara, tetapi memastikan perkara korupsi diputus dengan integritas dan menghasilkan keadilan serta pemulihan kerugian negara.
Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan kekurangan aturan. Bukan pula kekurangan lembaga.
Indonesia memiliki KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan tipikor, PPATK, BPK, BPKP, inspektorat, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan berbagai perangkat pengawasan lainnya. Tetapi banyaknya lembaga tidak otomatis menghasilkan negara yang bersih apabila masing-masing pagar dapat dilompati, dibeli, atau dinegosiasikan.
Itulah sebabnya perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa orang yang ditangkap?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak uang yang berhasil dikembalikan, berapa banyak jaringan yang dibongkar, berapa banyak celah yang ditutup, berapa banyak aset yang dirampas melalui proses hukum, dan apakah orang yang menyaksikan hukuman itu kemudian berpikir ulang sebelum melakukan hal yang sama?
