Oleh: Masluyuddin Kluet
Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Asel) belakangan ini kian memperihatinkan.
Di tengah guncangan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus merangkak naik, ingatan para abdi negara tersebut secara alamiah tertuju pada satu titik: janji kampanye Bupati H. Mirwan MS (HMW).
Dalam ingatan kolektif publik, khususnya saat panggung kampanye akbar di Labuhan Haji, terucap janji manis untuk menaikkan Tunjangan Capaian (TC) rata-rata Rp1.000.000/bulan/pegawai jika terpilih memimpin periode 2024–2029.
Namun, ketika roda pemerintahan sudah berjalan, janji indah tersebut tak kunjung menampakkan wujudnya. Walhasil, gelombang kekecewaan mulai menyeruak dari sudut-sudut kantor pemerintahan.
Janji Politik Bukan Sekadar Angin Lalu
Di dalam tradisi politik dan tata kelola pemerintahan, janji kampanye bukanlah sekadar pemanis retorika untuk meraup suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Tetapi, dalam kontrak sosial dan utang moral yang mengikat kepemimpinan seorang kepala daerah.
Dalam konteks nilai dan etika, bahkan ajaran agama, janji yang tidak ditepati adalah mencederai. Dan, mengabaikan janji yang telah diumbar secara terbuka adalah bentuk krisis integritas.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
