Ketika ASN menagih janji tersebut, hal itu bukanlah sikap membangkang atau serakah. Itu adalah reaksi wajar dari harapan yang telah ditanamkan sendiri oleh sang pemimpin.
Mengabaikan harapan ini sama saja dengan membiarkan demoralisasi terjadi di tubuh birokrasi, yang pada akhirnya akan merusak kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Aceh Selatan.
Ada hal yang membuat persoalan ini kian krusial, ketika ditemukannya fakta lapangan bahwa janji tersebut tampaknya dibuat tanpa kalkulasi teknis dan perencanaan yang matang.
Keterangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, bahwa skema penambahan tunjangan Rp1 Juta tersebut sama sekali belum tersentuh dalam Forum Diskusi, Rancangan Awal (Ranwal), Musrenbang, apalagi tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Secara hukum dan regulasi keuangan daerah, tanpa adanya penguncian dalam RPJMD dan rancangan APBK, mustahil anggaran tersebut bisa dicairkan.
Akibatnya, dapat menyimpulkan dua hal yang “pahit”, pertama, Pemkab Asel tidak memiliki political will (niat politik) untuk mengeksekusi janji tersebut sejak awal, tepatnya sejak dilantik pada Februari 2025 yang lalu.
Dan, kedua, janji kampanye HMW dengan sebutan pasangan MANIS, dibuat secara bombastis tanpa menghitung kemampuan daya serap APBK.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
