Kedua; Secara Historis dan Administratif
Data SK Inspeksi Agraria 1965, peta TNI 1978, serta berbagai peta resmi lainnya secara konsisten menunjukkan pulau-pulau ini dalam cakupan Aceh.
Pemerintahan lokal Aceh Singkil selama bertahun-tahun mengelola wilayah ini, bahkan para nelayan di sana membayar pajak ke pemerintah Aceh. Ini adalah bukti administrasi di lapangan.
Kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara tahun 1992 dan 2009 menunjukkan tidak ada klaim tumpang tindih saat itu. Sengketa baru muncul karena kesalahan administratif dan pendataan nasional yang tidak akurat, bukan karena perubahan fakta di lapangan.
Tiga; Secara Sosiokultural
Masyarakat di sekitar keempat pulau itu memiliki identitas Aceh, menggunakan bahasa daerah Aceh, dan secara sosial-budaya melekat pada budaya pesisir barat Aceh Singkil. Pemindahan wilayah ini bukan sekadar soal batas, tetapi pemaksaan identitas baru yang menyalahi sejarah dan akar budaya mereka.
Di Mana Supremasi Hukum?
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat beberapa poin krusial yang membuat keputusan Kemendagri ini patut dipertanyakan validitasnya:
Pelanggaran Asas Legalitas dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan: Keputusan Kemendagri yang bersifat teknis administratif seharusnya tunduk pada undang-undang yang lebih tinggi.
